

Direktur RS Dian Harapan,dr.Jhon C.F Paat (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Rumah Sakit Provita terhitung sejak awal Januari 2025 sudah menghentikan kerjasama layanan BPJS Kesehatan bagi para pasiennya. Akibatnya sejumlah Rumah Sakit pasti mengalami peningkatan jumlah pasien yang dibiayai dari BPJS Kesehatan.
Direktur Rumah Sakit Dian Harapan, dr.Jon C.F Paat mengakui, ada peningkatan jumlah pasien BPJS Kesehatan yang masuk ke rumah sakitnya, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.
“Secara logika pasien yang biasa berkunjung ke rumah sakit Provita itu akan terdistribusi, artinya mungkin di sekitar Jayapura dia akan ke RS Marthen Indey, RS Angkatan Laut, RS Abepura, Bhayangkara dan Dian Harapan,” ujarnya belum lama ini.
Karena menurutnya, untuk pelayanan perawatan pasien BPJS Kesehatan itu pasti selalu mengikuti rujukan. Misalnya dari Puskesmas ke rumah sakit tipe D Tipe C dan tipe B.
“Kalau Dok 2 itu rumah sakit pusat rujukan di Papua, tetap pasien pasti sangat banyak karena ada yang dari Merauke, atau dari kabupaten kabupaten lain dan semuanya ke Dok II,” ungkapnya.
Yang mengatakan setiap pasien yang pembayarannya diklaim melalui BPJS Kesehatan pasti pembiayaannya selalu sama dan mengikuti kelas perawatan dari Pasien itu sendiri.
“Kecuali pasien umum atau pasien asuransi komersil pasti beda, karena punya hitungan tersendiri,” imbuhnya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…