“Kami mensinergikan kesepakatan kami untuk mendukung target pajak alat berat bisa optimal di tahun 2025. Karena menurut informasi dari Dinas Bappenda, sampai hari ini progres dari pajak kurang optimal,” terangnya.
Ia pun mendorong Organisasi Perangkat Dearah (OPD) di lingkup Pemprov Papua bisa melakukan pendataan alat berat dan memberikan informasi, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Bappenda. “Kami belum bisa menginfromasikan soal data jumlah alat berat di Papua, sebab masing-masing OPD belum melaporkan itu,” kata Robert Awi.
Namun ia tak menampik bahwa alat berat paling banyak berada di Kota Jayapura, beberapa lainnya berada di sentra kehutanan seperti di Sarmi, Keerom, Waropen dan Mamberamo Raya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Suasana di lingkungan Lapas Abepura, Kamis (23/4) terlihat lain dari biasannya. Jajaran Lapas Abepura terlihat…
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria menguraikan sejumlah program…
Untuk itu, Kepala Kakanwil Dijenpas Papua, Herman Mulawarman, menyatakan perang terhadap barang terlarang dan pungutan…
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan larangan keras terhadap aktivitas konsumsi minuman keras (miras) di lingkungan…
Kondisi tim lawan dapat dimanfaatkan oleh penggawa Mutiara Hitam untuk misi tiga poin. Persipura wajib…