

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMAN 7 Jayapura, Marsiah Yuliana,S.Pd (Foto Jimi cepos)
JAYAPURA– Meski SMA PGRI-Korpri ini telah diambilalih dan dijadikan sekolah negerim SMA Negeri 7 Jayapura, oleh Pemkot Jayapura pada 22 April 2024 lalu, namun sekolah yang berada di Kelurahan Yabansai Distrik Heram ini masih kekurangan banyak murid, pada Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran ini,.
Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMAN 7 Jayapura, Marsiah Yuliana,S.Pd mengatakan bahwa pihaknya telah berbagai upaya dengan beragam program. Ia mengaku untuk saat ini SMA N 7 Jayapura belum terlalu banyak siswa yang terdaftar.
“Masih kurang, karena kita belum dikenal oleh masyarakat bahwa SMA N 7 itu seperti apa, karena animo masyarakat dilihat dari prestasi dari pada sekolah itu seperti apa, itu yang dituju,” ungkap Marsiah kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/5).
“Di Papua sini, negeri itu nomor satu dari pada swasta, animo masyarakat antusias ke negeri dari pada swasta, jadi kita memang pelan-pelan merangkak, kita harus berusaha muncul di masyarakat,” tambahnya.
Marsiah mengaku pihaknya akan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk siswa baik itu di akademik maupun non akademik, dan juga mempromosikan sekolah tersebut melalui media sosial, media cetak, TV, dan lain sebagainya. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk guru-guru yang ada di SMA N 7 Jayapura.
Marsiah berharap peran aktif pemerintah dalam mempromosikan sekolah tersebut, dan juga memperbaiki dan melengkapi segalah bentuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Karena menurut Marsiah tanpa fasilitas yang lengkap dan memadai, suatu sekolah tidak bisa maju dan berkembang.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…