Diketahui SMA N 7 Jayapura memiliko kapasista/ kuota 180 orang siswa baru, dengan jumlah ruangan belajar yang tersedia sebanyak lima kelas. Saat ini yang sudah terdaftar di sekolah tersebut berjumlah 72 orang, jumlah tersebut masih sangat kurang dari jumlah yang ditargetkan sekolah.
“Kita disini membutuhkan kuota sebanyak 180 orang, dengan lima kelas yang tersedia, sementara yang baru terdaftar baru 72 orang, kita masih membutuhkan kurang lebih 108 siswa,” jelasnya.
Dijelaskannya PPDB yang telah daftar tersebut merupakan siswa baru yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah tersebut dan juga ada hubungan keluarga dengan pelajar masih bersekolah di tempat tersebut.
Ia mengharapkan sekolah tersebut kedepannya bisa bersaing dengan berbagai Sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Jayapura. “Untuk harapan kedepannya kita bisa bersaingan dengan SMA N l, SMA N 4,” harapannya.
Adapun yang menghambat PPDB di SMA N 7 Jayapura tersebut diantaranya waktu pendaftaran Online kata Marsiah SMA N 7 Jayapura tidak terdaftar di aplikasi penerimaan siswa baru, sehingga membuat sekolah tersebut terlambat dalam penerimaan siswa baru.
“Jadi pada start pertama nama kita belum muncul, padahal waktu itukan banyak siswa yang mau daftar, tetapi nama kita malah tidak ada,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut pihak sekolah pun langsung melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Pada akhirnya sekolah tersebut muncul dan bisa digunakan hingga saat ini. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…