

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru saat mengecek kesiapan personel dan mobil pemadam kebakaran di kantor DPKP Kota Jayapura, belum lama ini. (foto:Dok/Cepos)
JAYAPURA — Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Jayapura, Roberth Jhon Betaubun, mengungkapkan bahwa idealnya, melihat luas wilayah dan kondisi geografis Kota Jayapura, dinas yang ia pimpin seharusnya memiliki 10 unit mobil tembak dan 22 unit mobil suplai untuk menunjang kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa DPKP Kota Jayapura saat ini hanya memiliki 6 unit kendaraan operasional, terdiri dari 4 mobil tembak dan 2 mobil suplai. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Dengan luas dan kondisi wilayah seperti Kota Jayapura, idealnya kami harus punya 32 unit kendaraan. Tapi saat ini hanya ada enam unit yang aktif, dan sebagian sudah berumur lebih dari 10 tahun,” jelas Roberth Jhon Betaubun.
Meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana, DPKP Kota Jayapura tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat dan tanggap terhadap setiap laporan kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.
“Kami akan terus memaksimalkan armada yang ada untuk melayani masyarakat. Petugas kami tetap siap siaga di lapangan, meskipun dengan kondisi kendaraan yang sudah cukup tua,” ujarnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…