

Evert Meraudje
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura memastikan akan segera menjadwalkan pelantikan terhadap 9 anggota DPRK jalur pengangkatan yang sudah dipilih dan ditetapkan melalui rapat pleno panitia seleksi DPRK jalur pengangkatan Kota Jayapura beberapa waktu lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
“Itu kan kalau tidak ada gugatan yang dilakukan selama 3 hari. Menurut peraturan pemerintah nomor 106 itu, maka harus segera diproses untuk penetapan pelantikan oleh Gubernur,”kata Evert Merauje, Kamis (21/11).
Karena itu tahapan selanjutnya Walikota Jayapura akan menyurat ke gubernur terkait dengan pelantikan itu dan menyampaikan tembusannya ke Mendagri dan DPR, ketua KPU Kota Jayapura. Supaya 9 anggota DPRK jalur pengangkatan ini segera dilantik.
“Jika surat itu sudah dikirim, Kita hanya menunggu surat keputusan Gubernur, membuat penetapan SK turun,”ungkapnya.
Dia mengatakan pada saat kejadian itu sebenarnya sejumlah oknum masyarakat itu juga akan melakukan penyegelan terhadap kantor Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Namun karena tidak ditemukannya pintu masuk ke ruangan sehingga penyegelan itu tidak terlaksana. (roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…