Categories: METROPOLIS

Harus Tetap Lapangan Tenis Sian Soor

PALANG-Truk pengangkut karang saat menurunkan karang di depan venue lapangan tenis kantor Wali Kota Jayapura. Aksi ini terkait penolakan pemberian nama lapangan tenis Wonda Lambu oleh adat suku Mahbi Hamadi, Kamis (22/10) kemarin. (FOTO: Priyadi/Cepos)

JAYAPURA– Masyarakat adat Port Numbay khususnya masyarakat adat Tobati- Enggros dari suku Mahbi Hamadi menolak pemberian nama lapangan tenis Wonda Lambu yang berada di kantor Wali Kota Jayapura.
Sekira 40 orang masyarakat adat Tobati Enggros melakukan aksi pemalangan dengan menutup akses masuk venue lapangan tenis tersebut. Dengan menurunkan karang sebanyak 4 truk dan memasang spanduk bahwa lapangan tenis tersebut harus diberi nama Sian Soor sesuai nama ada tanah leluhur moyang suku Mahbi Hamadi.
Koordinasi aksi pemalangan dan tokoh adat suku Mahbi Hamadi, Laban Mahbi Hamadi mengatakan, nama lapangan tenis di kantor Wali Kota Jayapura harus menggunakan nama asli dari suku Mahbi Hamadi yakni Sian Soor.
Pemerintah Provinsi Papua menurutnya jangan asal memberi nama tidak jelas selain dari adat leluhur Tobati Enggros suku Mahbi Hamadi.
“Kami tetap palang walaupun diresmikan hari Jumat (23/10), sampai namanya menjadi Sian Soor. Hargai leluhur kami, jangan asal kasih nama sembarangan. Karena ini bisa menjadi malapetaka dikemudian hari,” tegasnya.
Masyarakat adat sepenuhnya mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2021 di Papua yang diselenggarakan di beberapa kabupaten kota termasuk Kota Jayapura, tapi jika Pemprov Papua seenaknya tidak mau melakukan komunikasi dan koordinasi seperti ini tentu sangat disayangkan.
“Kami lakukan aksi pemalangan ini atas inisiatif sendiri tidak ada campur tangan dari Pemerintah Kota Jayapura. Karena adat juga menolak pemberian nama lapangan tenis Wonda Lambu. Apapun alasannya nama ini tidak ada kaitannya dengan leluhur kami. Padahal pembangunan ada di atas tanah leluhur kami,” tutupnya. (dil/nat)

newsportal

Recent Posts

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

5 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

6 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

8 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

9 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

10 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

11 hours ago