Tentukan Arah Pembangunan, Data Proyeksi Penduduk Jadi Panduan

JAYAPURA-Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai menyebutkan, proyeksi penduduk memiliki peran penting dalam merencanakan serta penting melaksanakan berbagai program pembangunan, terutama bagi Papua yang telah memiliki tiga Daerah Otonom Baru (DOB).

“Dalam konteks pemekaran DOB, data proyeksi penduduk menjadi panduan berharga dalam menentukan arah pembangunan,” ungkap Suzana Wanggai usai membuka kegiatan sosialisasi Proyeksi Penduduk kabupaten/kota tahun 2020-2035 Provinsi Papua. Hasil Sensus Penduduk 2020, Senin (21/8).

“Jika kita cermati, orientasi pembangunan daerah Provinsi Papua menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas pertama. Hal ini dikarenakan penduduk berperan sebagai subyek dan objek pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu didukung oleh Papua yang aman, tentram, damai, dan demokratis,” sambungnya.

Terkait hal itu, Susi menyebutkan perlu ditunjang oleh tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang bersih, sambil terus memelihara kelestarian alam dan budaya Papua yang sangat kaya.

“Dalam implementasinya, pembangunan di Papua dilakukan melalui berbagai pendekatan. Seperti inovasi, afirmasi, kolaborasi, maupun desentralisasi dengan prinsip-prinsip pembangunan yang menjunjung tinggi nilai perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, keberlanjutan, dan keterpaduan. Pembangunan ini dilaksanakan dengan tetap memelihara nilai dasar pembangunan yaitu kecukupan, jati diri, dan kebebasan,” bebernya.

Dikatakan Susi, dari data proyeksi penduduk yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Papua, ada satu hal yang ingin pihaknya soroti yaitu terkait bonus demografi. Menurutnya, untuk dapat memperoleh bonus demografi, kuncinya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan modal manusia dan memberikan kesempatan kerja.

“Dua hal itulah yang akan menghasilkan produktivitas tinggi yang berdampak pada meningkatnya upah pekerja, upah pekerja meningkatkan konsumsi dan investasi, kemudian, konsumsi dan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Namun demikian, menurut Susi peluang bonus demografi juga diiringi dengan meningkatnya penduduk lanjut usia di Provinsi Papua. Meskipun hingga tahun 2035 nanti, Provinsi Papua belum memasuki struktur penduduk tua.

Meningkatnya penduduk lanjut usia ini merupakan dampak positif dari meningkatnya usia harapan hidup akibat kemajuan teknologi kesehatan dan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.“Dengan memanfaatkan data, saya yakin kita mampu menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah, khususnya pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina menyatakan, melalui diskusi yang digelar. Pihaknya akan menunjukan data sensus penduduk yang dimilikinya.

“Dengan diskusi ini, kita mau menunjukan data. Nanti teman teman bisa melihat apakah data yang ada sudah searah dengan data penduduk dukcapil atau belum, kalau belum nanti kita diskusikan apa penyebabnya,” pungkasnya. (fia/nat)