

Kayu Merbau sebanyak 3000 batang lebih dengan berbagai ukuran yang diamankan Lantamal X Jayapura karena dokumennya ilegal. (Foto/antara)
JAYAPURA – Kasi 3 Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK KLHK) Maluku-Papua Muhammad Anis mengakui, kasus 3.000 batang kayu Merbau atau kayu besi ilegal yang diamankan Lantamal X Jayapura dinaikkan statusnya ke penyidikan.
Memang benar dari hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum-KLHK) di Jakarta memutuskan untuk dinaikkan statusnya, kata Kasi 3 Gakkum BPPHLHK KLHK Maluku-Papua Muhammad Anis kepada Antara, Jumat.
Dihubungi dari Jayapura, Anis mengakui, masih menunggu surat perintah penyidikan (spindik) dari Ditjen Gakkum-KLHK. Tim yang menangani merupakan tim gabungan dari Jakarta dan Jayapura. “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung,” jelas Anis.
Sebelumnya Asintel Lantamal X Jayapura Kolonel Marinir Umar Hidayat , menjelaskan,timnya menahan 3.000 batang kayu olahan milik PT.CPA asal Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, karena diduga dokumennya palsu.
Awalnya anggota Lantamal X Jayapura curiga terhadap ribuan kayu Merbau yang diangkut menggunakan 30 truk tiba di terminal kontainer untuk dipindahkan ke dalam kontainer yang akan mengangkutnya menggunakan kapal ke Pasuruan melalui Surabaya, Jawa Timur.
Kemudian dilakukan penyelidikan yang hasilnya terungkap bila ribuan kayu tersebut menggunakan dokumen palsu sehingga Kamis (14/3) , anggota Lantamal X berkoordinasi dengan Seksi 3 Satgas Penegakan Hukum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Maluku-Papua (Mapua).
Dari pemeriksaan awal terungkap dari 32 dokumen terungkap 24 diantaranya palsu, karena sudah dikeluarkan di Kalimantan, jelas Kol Mar Umar Hidayat. Saat ini ribuan kayu masih berada di lapangan peti kemas milik Lantamal X Jayapura di Hamadi. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…