Wamendagri: Kebijakan Otsus Beri Ruang Masyarakat Adat

Ia memaparkan, berbagai ketentuan Otsus memberi ruang prioritas bagi OAP, mulai dari kewenangan khusus pemerintah provinsi/kabupaten/kota, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural OAP, hingga afirmasi politik melalui kursi pengangkatan DPRP dan DPRK. Selain itu, Otsus memungkinkan formasi ASN yang mengutamakan OAP, kewajiban gubernur dan wakil gubernur berasal dari OAP.

“Selain itu, penerimaan dan penggunaan Dana Otsus, DTI dan tambahan DBH yang diprioritaskan untuk OAP,” jelasnya.

Dirinya memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menggelar kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai sosialisasi ini penting untuk mengingatkan kembali Pemda agar memberi perhatian serius kepada masyarakat adat Papua, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak tanah ulayat.

“Apresiasi juga buat Kementerian ATR/BPN yang punya hati untuk mengurus masyarakat Papua,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos