

Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong saat memipin rapat bersama para maskapai penerbangan di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/10). (Foto/antara)
JAYAPURA_Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua berharap agar pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat terus memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Tommy Andreas mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Gerakan tersebut seperti gerakan pasar murah, rakor dan High-Level Meeting (HLM), dan optimalisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra dan antar Papua, pemberian bantuan, serta fasilitasi capacity building,” katanya di Jayapura, Jumat.
Menurut Tommy, adapun strategi pengendalian inflasi ini tidak lepas dari strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan meningkatkan Komunikasi yang efektif.
“Selain itu, faktor keamanan juga menjadi salah satu faktor utama pengendalian inflasi di wilayah Papua,”ujarnya.
Ia menjelaskan terutama pada masa Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) serentak dengan begitu mengendalikan inflasi sepanjang tahun dapat stabil dan terjaga pada rentang sasaran inflasi nasional 2,5 plus minus satu persen.
“Kamu memprediksi selama pelaksanaan pesta demokrasi akan mendorong perekonomian daerah yang lebih baik hal ini di karena ada peningkatan permintaan pada beberapa sektor seperti jasa, perdagangan, akomodasi dan transportasi,” katanya.
Dia menambahkan dengan adanya Pilkada dampak perekonomian dipastikan akan lancar dan aman sehingga memberi efek positif pada perekonomian. (antara)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…