Konsep Penataan Pasar Harus Lebih Jelas dan Tegas    

JAYAPURA-Persoalan penataan pasar Youtefa Abepura dan Otonom Kotaraja, tampaknya perlu perhatian serius pemerintah. Pasalnya walaupun sering ditindak, namun masih saja pedagang memilih berjualan di luar area pasar.

  Bahkan dari pantuan Cendrawasih Pos, Kamis (19/10) sore, pedagang sayur maupun ikan, dan buah-buahan berjualan di sepanjang jalan masuk pasar otonom. Sementara di Pasar Youtefa Abepura, jalan masuk pasar juga  dipadati oleh penjual pinang.

  Padahal di  dalam area pasar, masih banyak lapak yang tidak terisi. Hal ini jika terus dibiarkan tentu akan berdampak pada persoalan kesenjangan sosial antar pedagang itu sendiri. Pengelolan pasar jadi terkesan tidak jelas, karena tidak ada penindakan tegas dan solusi tepat untuk pedagang yang mengaku tidak dapat tempat, hingga harus berjualan di luar.

  Menanggapi hal itu Ketua Bapemperda Kota Jayapura Ismail B. Ladopurab menegaskan pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Disperindagkop Kota Jayapura harus mengambil langkah tegas.

  Sebab keberadaan pedagang tersebut, memberi dampak buruk pada Citra Kota Jayapura di mata khalayak luas, dimana Kota Jayapura yang merupakan Ibu Kota Provinsi, harusnya menjadi pilot project  bagi kota lain di Provinsi Papua.

  “Tapi kalau Ibu Kota Provinsi saja tidak bisa menyelesaikan hal sepele semacam ini, bagaimana dengan Kota lain yang jauh dari jangkauan pemerintah daerah. Persoalan ini harus diurus secara serius,” tegas Ismail.

  Diapun mengatakan keberadaan pedagang yang berjualan di luar area pasar, tentu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena secara aturan penarikan retibusi hanya berlaku bagi pedagang yang menempati lapak di dalam pasar.

  Sehingga masalah ini perlu diatasi. Sebab kehadiran pasar tradisional sangat memberi kontribusi untuk pembangunan Kota Jayapura. “Kalau semua memilih berjualan di luar, maka tidak ada pemasukan untuk khas daerah, karena pemerintah hanya berhak menarik retribusi bagi pedagang yang ada di dalam pasar,” kata Ismail.

  Untuk itu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, lanjut Ismail, perlu adanya aparat keamanan untuk menjaga  di setiap pasar ini. Hal ini bertujuan untuk mengontrol penataan pasar.

“Kendala utama kita sekarang ini, tidak ada anggaran khusus bagi Satpol PP untuk menjaga pasar, jadi mulai tahun depan hal ini perlu kita anggarkan, sehingga di setiap pasar diwajibkan dijaga oleh Satpol PP,” tandas Ismail.

  Diapun mengatakan terkait persoalan yang ada, sebenarnya telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota, namun memang kesadaran para pedagang yang dinilai masih sangat rendah. Sehingga yang terjadi pedagang liar masih cukup marak di setiap pasar tradisional.

  “Kita sudah koordinasi dengan Disperindagkop, tapi memang pedagang kita ini, macam tidak mau diatur, jadi mungkin perlu kita tempatkan Satpol Pp untuk jaga di setiap pasar tradisional yang ada di Kota Jayapura,” tandasnya. (rel/tri)