Categories: METROPOLIS

Pemprov Berharap RAPBD 2025 Secepatnya Dibahas

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 dibahas dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang lama.

   Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/9). “Kita berharap pembahasannya dengan anggota DPRP yang lama, dan mudah-mudahan secepatnya bisa dilakukan,” ucap Setyo.

  Sebab menurut Setyo, jika pembahasannya dilakukan dengan anggota DPRP yang baru maka itu membutuhkan waktu yang lama. Pertama, perlu dilakukan pelantikan terlebih dahulu. Kedua, alat kelengkapan dewannya harus dibentuk dan lainnya.

   “Dan itu membutuhkan proses yang panjang, kita berharap yang lama bisa membantu proses penetapan,” harapnya.

  Menurut Setyo, jika penetapan APBD dipercepat. Maka awal tahun Januari atau Februari. Belanja-belanja pemerintah bisa berjalan, sehingga masyarakat tidak menunggu kapan APBD ditetapkan.

  “Meski nilainya tidak sebesar yang dulu, tetapi paling tidak membantu fiskal dan membantu sektor riil bergerak,” ucapnya.

   Untuk nilainya sendiri Setyo enggan menyebutnya, hanya saja bertepatan dengan moment Pilkada maka ia berharap di Pilkada nanti tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Sebab jika terjadi PSU maka butuh biaya lagi, butuh tenaga dan waktu. Sehingga APBD yang sudah ditetapkan dalam waktu dekat bisa berjalan cepat terpenuhi,” tandasnya.

   Namun lanjut Setyo, apabila nanti dalam perekonomian sisi positifnya bergerak baik atau positif. Maka tampungannya di perubahan tahun 2025. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

9 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

17 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

18 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

20 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

21 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

22 hours ago