Categories: METROPOLIS

Pemprov Berharap RAPBD 2025 Secepatnya Dibahas

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 dibahas dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang lama.

   Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/9). “Kita berharap pembahasannya dengan anggota DPRP yang lama, dan mudah-mudahan secepatnya bisa dilakukan,” ucap Setyo.

  Sebab menurut Setyo, jika pembahasannya dilakukan dengan anggota DPRP yang baru maka itu membutuhkan waktu yang lama. Pertama, perlu dilakukan pelantikan terlebih dahulu. Kedua, alat kelengkapan dewannya harus dibentuk dan lainnya.

   “Dan itu membutuhkan proses yang panjang, kita berharap yang lama bisa membantu proses penetapan,” harapnya.

  Menurut Setyo, jika penetapan APBD dipercepat. Maka awal tahun Januari atau Februari. Belanja-belanja pemerintah bisa berjalan, sehingga masyarakat tidak menunggu kapan APBD ditetapkan.

  “Meski nilainya tidak sebesar yang dulu, tetapi paling tidak membantu fiskal dan membantu sektor riil bergerak,” ucapnya.

   Untuk nilainya sendiri Setyo enggan menyebutnya, hanya saja bertepatan dengan moment Pilkada maka ia berharap di Pilkada nanti tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Sebab jika terjadi PSU maka butuh biaya lagi, butuh tenaga dan waktu. Sehingga APBD yang sudah ditetapkan dalam waktu dekat bisa berjalan cepat terpenuhi,” tandasnya.

   Namun lanjut Setyo, apabila nanti dalam perekonomian sisi positifnya bergerak baik atau positif. Maka tampungannya di perubahan tahun 2025. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Gara-gara Tanah Dulang, Seorang Pria Tewas Dikeroyok 

   Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…

34 minutes ago

Perkuat Pengawasan Telur Anpu, Pemprov Siapkan  Surat Edaran Baru

Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…

2 hours ago

RDP Panja Pelayanan Publik Tak Dihadiri Pihak DLHK

   Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…

3 hours ago

Realisasi Fisik PUPR Papua Hampir 70 Persen

  Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…

4 hours ago

500 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh DLHK

  Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…

5 hours ago

Akhiri Antrean BBM, DPRP Beri Deadline Pertamina

DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…

6 hours ago