

Antusias warga yang berbelanja di pasar murah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua di Masjid Raya Baiturrahim, Rabu (19/3). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Untuk mengendalikan harga bahan pokok jelang Idul fitri, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pasar murah di Masjid Raya Baiturrahim, Rabu (19/3). Pasar murah ini pun diserbu warga yang banyak membutuhkan bahan pokok dengan harga murah dibanding harga di pasaran.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Papua, Hartati Iwanggin mengatakan, pasar murah tersebut untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat sekaligus upaya pengendalian harga.
“Pasar murah bagian dari upaya pengendalian harga, biasanya pada momen Hari Raya keagamaan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Oleh karena itu, guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga maka kami menggelar pasar murah,” ucap Hartati kepada wartawan.
Menurut Hartati, dengan pelaksanaann tersebut maka pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat setempat, baik yang menjalankan Hari Raya Idulfitri ataupun kebutuhan sehari-hari.
“Di pasar murah, pemerintah menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ayam, daging sapi, telur, minyak dan beras,” terangnya.
Dia menjelaskan, bawang merah dan bawang putih di pasar Rp 50 ribu per kilo, sedangkan pasar murah Rp 40 ribu per kilo, daging sapi Rp125, daging ayam Rp55 ribu, telur Rp55 ribu per rak.
“Perbedaannya tidak terlalu jauh, selisih Rp 2.000 hingga Rp10 ribu, dan pasar murah akan digelar sebanyak tiga kali,” kata Hartati.
Page: 1 2
Seorang saksi mata, John mengatakan peristiwa berdarah itu terjadi Selasa (9/6) sekitar pukul 17.31 WIT.…
Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan kasus korupsi revitalisasi Universitas Musamus (Unmus)…
Menurutnya aktivitas manusia di daratan menjadi salah satu penyumbang terbesar rusaknya ekosistem laut. Di kota-kota…
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons positif usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Gagasan ini dilemparkan Pigai sebagai bentuk reposisi tata kelola kelembagaan yang dinilai perlu beradaptasi dengan…
Tak ada sekat budaya di kapal mungil berbobot sekitar 5 gross tone (GT) itu. Obrolan…