“Saya berani jamin bahwa belanja modal yang sifatnya pembangunan besar, yang dilakukan oleh teman-teman pengguna dana tambahan infrastruktur (DTI) bisa terselesaikan hingga akhir tahun,” ujarnya.
Sebab, dalam perubahan pihaknya mengefisiensikan SiLPA untuk menghindari SiLPA di tahun berikutnya. “Jika kita mendapatkan SiLPA di perubahan, itu menjadi preseden buruk buat Provinsi Papua,” katanya.
Ia mengatakan, yang menjadi kendala dalam realisasi anggaran adalah, masih bekerja dengan minset Otsus Nomor 21. Padahal, 80 persen sumber dana Otsus ada pada regulasi yang baru.
“Ini karena selama 20 tahun terakhir, kita bekerja dengan minset Otsus Nomor 21. Kita belum membiasakan diri untuk masuk ke Otsus jilid II,” ujarnya.
Jimmy meminta para Kepala OPD memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan realisasi 12 persen per bulan, hingga akhir tahun 2025. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…