“Saya berani jamin bahwa belanja modal yang sifatnya pembangunan besar, yang dilakukan oleh teman-teman pengguna dana tambahan infrastruktur (DTI) bisa terselesaikan hingga akhir tahun,” ujarnya.
Sebab, dalam perubahan pihaknya mengefisiensikan SiLPA untuk menghindari SiLPA di tahun berikutnya. “Jika kita mendapatkan SiLPA di perubahan, itu menjadi preseden buruk buat Provinsi Papua,” katanya.
Ia mengatakan, yang menjadi kendala dalam realisasi anggaran adalah, masih bekerja dengan minset Otsus Nomor 21. Padahal, 80 persen sumber dana Otsus ada pada regulasi yang baru.
“Ini karena selama 20 tahun terakhir, kita bekerja dengan minset Otsus Nomor 21. Kita belum membiasakan diri untuk masuk ke Otsus jilid II,” ujarnya.
Jimmy meminta para Kepala OPD memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan realisasi 12 persen per bulan, hingga akhir tahun 2025. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Apabila mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, mikroplastik akan melekat pada dinding usus,…
Merujuk pada pemaparan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), akrilamida didefinisikan sebagai…
Berdasarkan rilis diterima media ini dari Humas Polres Mappi, Kapolres Mappi Kompol Suparmin, melalui Kasat…
Bentuk protes tersebut dilakukan di Lingkaran Abepura sambil membawa poster beragam tulisan, di antaranya: Salibkan…
Seharusnya menurut mereka, kehadiran Menteri HAM di Papua menjadi momentum untuk bertemu langsung dengan mahasiswa,…
Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs mengungkapkan, sejumlah…