

Wali Kota Jayapura. Dr. Abisai Rollo saat memberikan bantuan kepada siswa siswi pada kegiatan beberapa waktu lalu.(foto: Takim/Cepos)
JAYAPURA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menanggapi wacana Pemerintah Provinsi Papua yang berencana mengembalikan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Rocky, pada prinsipnya Pemerintah Kota Jayapura akan mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun yang terpenting, kata dia, adalah memastikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh perubahan kewenangan tersebut.
“Pada dasarnya kami mengikuti kebijakan pemerintah. Jika nantinya SMA kembali menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tentu kami akan mendukung dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan,” ujar Rocky saat ditemui Cenderawasih Pos di Jayapura, Kamis (18/6).
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan pendidikan kepada peserta didik tetap berjalan optimal,” lanjutnya.
Rocky menjelaskan bahwa pengelolaan SMA merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan karena menjadi jenjang lanjutan bagi lulusan SMP. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus tetap terjalin dengan baik agar tidak terjadi kendala dalam proses pendidikan.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…