Tata Kelola Keuangan Daerah Harus Transparan

Herlin juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan, khususnya di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Ia mendorong agar seluruh program pembangunan benar-benar disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

“Efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi prioritas utama agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Perlu ada peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan program,” tegasnya.

Tak hanya itu, DPR Papua juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pembangunan. Menurut Herlin Monim, pelibatan masyarakat dalam mengawal dan mengevaluasi program-program pemerintah akan menciptakan tata kelola yang lebih demokratis dan responsif.

“Masyarakat harus ikut dilibatkan, bukan hanya menjadi penonton. DPR Papua akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program yang dijalankan pemerintah berpihak pada rakyat dan berjalan tepat sasaran,” jelasnya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos