ASN Harus Menjadi Aparatur yang Berintegritas

JAYAPURA – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menunjukkan sikap sebagai SDM aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih praktik dari KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian, Setyo Wahyudi saat pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan III dan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) angakatan III di lingkungan Pemprov dan kabupaten se-Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, Kamis (13/6).

“Yang terpenting adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan undang undang 1945. Sehingga Papua yang kita cintai ini menjadi tanah damai, dan layak dihuni oleh semua suku bangsa,” kata Sulistyo, kepada wartawan.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan. Ia berharap seluruh komponen pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sementara terjadi, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun di tengah tengah masyarakat.

Sebab menurutnya, teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari hari dan juga berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi ASN.

“Oleh karena itu, pengembangan SDM aparatur harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif. Baik terkait dengan penguatan teknologi dan sistem, maupun penguasaan networking dan kolaborasi,” ujarnya.

Pola pengembangan SDM aparatur dalam lingkup birokrasi pemerintah terus mengalami perubahan. Hal ini seiring dengan ditetapkannya peraturan lembaga administrasi negara Nomor 6 tahun 2022, tentang perubahan atas peraturan lembaga administrasi negara nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan.

Pihaknya berharap pelatihan kepemimpinan administrator, dapat mengembangkan kompetensi peserta dalam manajemen kinerja, untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas dalam jabatan administrator.

“Melalui penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas, dapat mengembangkan kompetensi peserta untuk memenuhi standar kompetensi manajerial sebagai pengawas, yang mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik oleh pejabat pelaksana, sesuai dengan standar operasional prosedur,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Jerry Aritonang, mengatakan PKA Angkatan III dan PKP Angkatan III akan berlangsung selama kurang lebih 95 hari atau (13/6) hingga (23/9). “Untuk PKA angkatan III berjumlah 40 orang dan PKP angkatan III berjumlah 40 orang,” pungkasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos