

Suasana Pangan Murah yang digelar oleh Pemprov Papua bertempat Mesjid Raya Baiturahim Kota Jayapura, Papua, Jumat (13/2). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bakal menggelar 21 Gerakan Pangan Murah sepanjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026. Melalui gerapan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, mengatakan kegiatan tersebut nantinya dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah kabupaten/kota, distributor, serta badan usaha milik negara di sektor pangan dan logistik.
“Pelaksanaan gerakan pangan murah ini merupakan upaya kami dalam menjaga stabilitas harga di Papua terutama menjelang perayaan hari raya keagamaan,” katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Aryoko, seperti perayaan Imlek, kemudian menjelang Ramadhan, Idul Fitri, Natal, tahun baru dan hari besar lainnya agar akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau semakin mudah.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami di mana menjelang hari raya keagamaan seperti itu banyak sekali komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga oleh sebab itu gerakan pangan murah sangat diperlukan,” ujarnya.
Dia mencontohkan harga cabai di mana biasanya Rp30 ribu per kilo, pada hari raya keagamaan bisa mencapai Rp50 ribu-Rp100 ribu per kilogram, lalu bawang merah biasa Rp30 ribu per kilogram namun bisa naik menjadi Rp65 ribu per kilogram. Oleh sebab itu guna menjaga stabilitas pangan murah seperti ini harus dilakukan.
Page: 1 2
Kata Abisai, kebijakan tersebut diterbitkan guna menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan umat Muslim…
Plt Kepala BPBD, Damkar dan Satpol PP Romadhon menyatakan Longsor menutup jalan provinsi yang menghubungkan…
Kata Pugu, jika bandara terus ditutup tentu masyarakat setempat yang akan mengalami betul dampaknya seperti…
Namun begitu, lanjut Irwanto Sawal, tidak semua masjid yang ada di Kota Merauke ditempatkan pengamanan…
Dosen Pascasarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak, Anthon Raharusun, menilai kebijakan tersebut…
Tidak adanya calon pesaing lain menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan Piter dianggap mampu menjaga soliditas…