

Ir.H.Rustan Saru, MM. (Dok/Cepos)
JAYAPURA-Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., mengungkapkam, pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja oleh DPR RI banyak penolakan dari masyarakat. Namun berdasarkan pendapat Wawali pengesahan UU Cipta Kerja justru ini untuk kepentingan masyarakat dan tentu UU ini berdasarkan aspirasi yang ditangkap pemerintah melalui beberapa keluhan masyarakat yang bekerja. Dan UU Cipta Kerja mendorong dan mempercepat serta mempermudah proses perizinan itu kata kuncinya.
“Kalau izin cepat keluar tentu tidak lama dan akan cepat menyerap tenaga kerja, sehingga masyarakat yang mereka tuntut itu apa, saya kira ini ada miskomunikasi yang ditangkap oleh pendemo dan tidak mereka banyak yang tidak tahu,”ungkapnya, Jumat (16/10) kemarin.
Diakui, UU ini biarkan berjalan dulu jika memang ada yang dikeluhkan nanti ada jalurnya dan bisa disampaikan kepada pemerintah dengan jalan yang baik, jangan anarkis karena ini akan merusak sarana dan prasarana yang ada, termasuk korban dari masyarakat.
Oleh sebab itu, jangan lakukan aksi anarkis yang jelas Pemerintah tidak ingin membuat susah rakyatnya tapi ingin mensejahterakan masyarakat.
Diakui, melalui UU Cipta Kerja ini juga mendorong masyarakat untuk mandiri lebih mandiri dalam berwirausaha, karena dalam kepengurusan izin juga dibuat lebih cepat mudah karena Pemerintah juga mendorongnya.(dil/wen)
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…