Categories: METROPOLIS

Pengganti Biaya Seragam Sekolah Dianggarkan Dalam APBD Perubahan 2025

Ia juga menginstruksikan agar seluruh proses pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta diawasi langsung oleh Inspektorat Kota Jayapura untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Catat dengan baik jumlah dan nilai penggantian biaya seragam agar setiap orang tua yang sudah membayar dapat menerima kembali haknya. Jika program ini berjalan baik, maka tahun 2026 pelaksanaannya akan lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Kebijakan penggantian biaya seragam ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan langkah ini, Pemkot Jayapura berharap seluruh siswa dapat memperoleh kesempatan belajar tanpa hambatan ekonomi, sementara orang tua merasa lebih ringan dan percaya terhadap kebijakan pendidikan yang pro-rakyat.(kim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Staf Khusus Harus Punya Kemampuan Relevan

Pelantikan sejumlah staf khusus ini oleh Fakhri menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantaran,…

7 hours ago

Papua Kekurangan Dokter Bidan Spesialis

"Total seluruh penduduk di wilayah Papua sebanyak 4,58 juta jiwa. Untuk Provinsi Papua sebanyak 1,10…

8 hours ago

Makanan Disebut Tidak Layak, Dapur Lapas Abepura Disidak

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penerimaan bahan makanan, kebersihan dan kelayakan dapur, kondisi…

9 hours ago

Seriusi Penanganan HIV-AIDS, KPA Kota Jayapura Susun Renstra

Penyusunan Renstra tersebut dibahas dalam dua kali rapat koordinasi lintas sektor. Rapat pertama dipimpin langsung…

9 hours ago

PDIP Papua Soroti Pembentukan Dewan Eksekutif TP3C

BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan…

10 hours ago

Sejumlah Anak Perusahaan PT Irian Bhakti Bermasalah

“Kami akan usahakan lebih cepat dari waktu yang diberikan gubernur, ada beberapa yang harus diperbaiki.…

11 hours ago