

Desi Yanty Wanggai (foto:Mboik Cepos)
JAYAPURA-Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Keuangan Negara lantai 10 (rooftop), Rabu (13/8). Kegiatan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA — Dosen Senior Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.
Selain itu, Yohanes B.J. Rusmanta, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua (2022–2027), Desi Wanggai, Kepala BPKAD Kota Jayapura; Ani Matdoan, Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura; serta para pengguna layanan, perwakilan instansi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi wujud sinergi bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
FKP ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif terkait kebijakan maupun layanan yang diselenggarakan instansi. Forum ini diharapkan dapat membangun komunikasi dua arah yang efektif antara penyelenggara dan pengguna layanan.
Dalam sambutannya, Badrud Duja, mewakili Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, menyampaikan bahwa FKP adalah langkah penting untuk mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Partisipasi publik menjadi kunci terciptanya layanan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan diskusi interaktif. Prof. Balthasar menekankan pentingnya strong leadership dalam mewujudkan layanan prima, serta perlunya internalisasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai, khususnya yang terlibat langsung dalam penyediaan layanan, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…