

Setiyo Wahyudi (Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua kembali menggulirkan program pembebasan denda pajak kendaraan. Program ini berlaku mulai 12 Juni hingga 12 Juli tahun 2023 mendatang. Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, Setiyo Wahyudi mengatakan, program ini adalah kali pertama yang digelar pasca pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
“Kami menjadwalkan program ini di bulan Juni hingga Juli karena beban pembiayaan masyarakat cenderung meningkat untuk keperluan anak sekolah,” kata Wahuydi, Rabu (14/6) kemarin.
Lanjut Wahyudi, dengan begitu, program ini diharapkan bisa meringankan warga dalam membayar pajak kendaraannya. Baik yang sudah terlambat atau menunggak.
“Warga tidak perlu bayar denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama masa program pembebasan denda. Selain pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, program ini juga membebaskan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II),” terangnya.
Dikatakan Wahyudi, pembebasan denda pajak kendaraan tidak terus menerus dilakukan. Tentunya ada batasan, sebagaimana dalam keputusan gubernur mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli. “Kita berharap program ini bisa memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah,” kata Wahyudi.
Disampaikannya, kemungkinan program ini diperpanjang masa waktunya atau digelar kembali pada tahun ini di periode waktu mendatang. Nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.
“Kita pasti akan lakukan evaluasi pasca program ini di bulan Juni hingga Juli. Pemerintah akan melihat dan kewenangan Gubernur yang akan memutuskan apakah diperpanjang atau tidak itu tergantung hasil evaluasi program tersebut,” pungkasnya. (fia/tri)
Jelasnya praktik kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta diskriminasi struktural maupun kultural dialami perempuan Papua…
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan, Paino ditemui media ini disela-sela pembahasan…
Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol…
Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih…
al ini disampaikan langsung Direktur Eksekutif ALDP, Latifah Anum Siregar kepada Cenderawasih Pos melalui keterangan…
Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Timika mulai mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan…