

Tumpukan sampah di bahu jalan Kamp Wolker Perumnas III, Yabansai, distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (13/5) (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Permasalahan sampah di Kota Jayapura hingga saat ini belum terselesaikan. Masih banyak ditemukan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal atau di pinggir jalan. Salah satu lokasinya ada di Jalan Kamp Wolker Perumnas III, Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura.
Pantauan Cenderawasih Pos, Selasa (13/5) di lokasi tepat pukul 10.09 WIT, tumpukan sampah di badan jalan itu terlihat berserakan dan menumpuk hingga masuk ke dalam saluran air yang ada di sekitarnya.
Bahkan sejumlah pengendara motor dengan santai melemparkan sampah yang mereka bawa sebelumnya ke tumpukan sampah yang berserak di badan jalan alternatif yang mengeluarkan aroma tidak sedap.
Salah seorang pejalan kaki yang enggan disebutkan namanya mengaku, sangat terganggu dengan keberadaan tumpukan sampah tersebut yang tak pernah ditutup oleh pemerintah setempat.
Hal ini membuat pengendara dan warga setempat kerap membuang sampah di lokasi karena dekat dengan akses jalan utama. Namun aroma tidak sedap kerap mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang terpaksa menghirup aroma bau busuk, akibat tumpukan sampah.
”Jelas terganggu. Tumpukan sampah ini bukan cuma mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tapi kadang sampah plastiknya terbawa angin dan mengotori badan jalan yang kami lewati. Kalau sempat terpeleset dan kami jatuh ke tengah jalan di saat kendaraan bermotor lalu lalang bisa-bisa nyawa pun hilang,” katanya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…