

Max Karubaba (foto:Humas DPRK)
JAYAPURA – Wakil Ketua l DPR Kota Jayapura Max Karubaba menegaskan pentingnya meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel demi optimalkan pelayanan publik yakni kepada masyarakat.
Dalam upaya ini, Pemerintah Kota didorong untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etika.
“Kami di DPR Kota Jayapura sangat mendukung langkah-langkah strategis yang mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional,” kata Max dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/5) sore.
Menurutnya, tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien adalah fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan berkelanjutan.
“Kami juga percaya bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Jayapura,” ujarnya.
Berikut merupakan bentuk dorongan DPR Kota Jayapura untuk peningkatan tata kelola pemerintahan kota Jayapura untuk mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas yakni;
Page: 1 2
Sebanyak 12.881 pasang mata memadati Stadion Lukas Enembe. Angka ini menjadi jumlah penonton terbanyak sejauh…
Plt. Kepala Dinas ESDM Penanaman Modal PTSP Papua, Dr.Karsudi, SP,MSi mengatakan, ke depan pemerintah daerah…
Sebagai bentuk pengawasan dan penertiban, Wali Kota meminta Kapolresta Jayapura Kota dan Komandan Kodim (Dandim)…
Bagi Robby, keberhasilan bukan semata soal angka, tetapi tentang kepercayaan, kebersamaan, dan proses. Salah satu…
KUHP yang lazim disebut KUHP Nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai…
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk,…