

Wali Kota Jayapura saat melakukan kunjungan ke salah satu sekolah beberapa waktu lalu. Menjelang puasa, Pemkot melalui Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian jam belajar mengajar. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA -Pemerintah Kota Jayapura berencana membahas penyesuaian jam belajar mengajar atau kalender pendidikan menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pembahasan tersebut akan dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Jayapura dalam waktu dekat.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, MM, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar pertemuan untuk membicarakan kemungkinan perubahan jadwal kegiatan belajar mengajar selama bulan puasa.
“Kita baru akan melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait jadwal perubahan kalender pendidikan menjelang bulan puasa tahun 2026 ini,” ujar Rustan Saru ke Cepos, Kamis (12/2).
Menurutnya, penyesuaian jadwal sekolah selama Ramadan perlu direncanakan secara matang agar tetap memperhatikan efektivitas pembelajaran sekaligus kondisi fisik peserta didik yang menjalankan ibadah puasa.
Ia menegaskan, informasi terkait perubahan kalender atau jam belajar nantinya sangat penting untuk diketahui oleh orang tua dan peserta didik. Dengan adanya kepastian jadwal, masyarakat dapat mengatur aktivitas belajar maupun rencana keluarga selama bulan suci dengan lebih baik.
“Informasi ini penting agar orang tua dan siswa bisa menyesuaikan kegiatan belajar serta agenda keluarga selama Ramadan dan Idulfitri,” tambahnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…