

Petugas Damkar saat meninjau fasilitas hydran pendukung pemadaman kebakaran di sejumlah titik. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA– Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penanganan kebakaran adalah kecepatan petugas dalam merespons laporan kejadian atau yang dikenal dengan Waktu Tanggap (Response Time). Semakin cepat petugas tiba di lokasi, semakin kecil risiko perambatan api dan kerugian yang ditimbulkan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Jayapura, Roberth Jhon Betaubun menjelaskan, Response Time merupakan bagian vital dari sistem penanggulangan kebakaran.
Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran serta Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Dalam regulasi tersebut, Waktu Tanggap dibagi ke dalam lima tahap penting, yakni: Waktu Proses Laporan (Dispatch Time), Waktu Pemberangkatan (Turn Out Time), Waktu Tempuh (Travel Time), Waktu Akses (Access Time) dan Waktu Penyiapan Peralatan (Set-Up Time).
Idealnya, seluruh proses tersebut diselesaikan tidak lebih dari 10 hingga 15 menit sejak laporan diterima. Kecepatan ini menjadi kunci utama agar petugas dapat segera melakukan pemadaman maupun penyelamatan terhadap korban jiwa dan harta benda.
Namun, dalam praktik di lapangan, petugas sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang justru menghambat waktu tempuh ke lokasi kejadian.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…