

Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait, saat membayar pajak dalam program pekan panutan pajak bumi dan bangunan yang digelar oleh bappenda bagi ASN di Pemkot Jayapura Selasa (11/6) kemarin. (FOTO:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, melalui Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura menggelar program pekan panutan pajak di lingkup Pemkot Jayapura. Kegiatan ini menyasar seluruh aparatur sipil negara maupun pegawai di kantor pemerintahan Pemkot Jayapura. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Jayapura taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Dengan membayar pajak sebenarnya kami merupakan orang yang menentukan pembangunan di Kota Jayapura,” kata Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, Selasa (11/6).
Menurut Sohilait, maju tidaknya pembangunan di sebuah daerah tidak terlepas dari peran masyarakat dalam hal pembayaran pajak kepada daerah maupun negara. Bahkan pembayaran pajak ini tidak saja berlaku di Indonesia tetapi seluruh negara di dunia menerapkan wajib pajak bagi warga negaranya sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Semua daerah baik di Indonesia maupun di luar negeri yang maju dan berkembang itu karena wajib pajak dengan demikian diharapkan agar seluruh ASN dan juga masyarakat dapat membayar pajak,” pintanya.
Dia menjelaskan saat ini wajib pajak khusus PBB sebanyak 51 ribu dan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 60 miliar. Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura khususnya untuk PBB pada 2024 senilai Rp 40 miliar.
Dimana realisasi pembayaran PBB hingga 7 Juni 2024 sudah mencapai Rp 21 miliar. Karena itu, untuk mencapai target PBB 2024, maka Pemkot Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pekan panutan pajak bumi dan bangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Awi mengatakan pekan panutan pajak bumi dan bangunan bekerjasama dengan pihak Samsat guna mempermudah ASN dalam memperpanjang surat kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
“Pekan panutan pajak merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan penerimaan PBB,” katanya.
Dia menambahkan seluruh ASN khususnya yang telah memiliki tempat tinggal agar membayar pajak karena itu akan membantu pembangunan di Kota Jayapura.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Cuaca ekstrem yang melanda dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu bencana tanah longsor susulan…
Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, menjelaskan dalam peristiwa tersebut, dua…
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi…
"Karena dulu Papua belum dimekarkan menjadi enam provinsi sehingga demo-demo masih terpusat di Kota Jayapura.…
Secara umum kata Finnyalia pola curah hujan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh Angin Monsun, sehingga…
Di Papua, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi…