

Debora Salosa (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menyebut penerapan e-katalog versi 6 akan mendorong transparansi sekaligus meningkatkan kompetisi harga dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua, Debora Salosa mengatakan, peralihan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 sudah mulai diberlakukan secara bertahap. Meski tak dipungkiri bahwa masih dalam tahap kurasi dan penyesuaian.
“Dalam versi terbaru, seluruh mekanisme dari pemilihan hingga pencairan anggaran harus berada dalam sistem, termasuk kewajiban pembayaran pajak,” kata Debora, kepada wartawan, Selasa (9/9).
Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara versi 5 dan 6 terletak pada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran ulang serta menginput kembali produk mereka.
Proses ini dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Telkom sebagai pengelola server.
Page: 1 2
Berdasarkan catatan Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, jenis kanker yang paling banyak ditemukan adalah kanker payudara…
"Kemendikbud telah melakukan visitasi bersama FK Uncen dan beberapa rumah sakit pengampu di Provinsi Papua…
Gubernur Fakhiri mengungkapkan, Provinsi Papua memiliki 999 kampung yang seluruhnya telah diupayakan memiliki koperasi. Namun,…
Khusus Bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jayapura bertugas memastikan bantuan tersebut tersalurkan…
Sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi pasar liar di antaranya kawasan Expo Waena, Perumnas III…
Ketua Panitia Pembangunan, Benhur Tomi Mano, mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan kerinduan jemaat yang telah…