Categories: SENTANI

Dorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dengan Memaksimalkan Potensi SDA

Wabup Jayapura Minta Tim Koordinasi Petakan Program dan Anggaran yang Ada

SENTANI – Pemkab Jayapura menggelar Rakor Kemiskinan Ekstrem 2025 yang dipimpin Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (10/9/2025).

Dalam arahannya, Wabup Haris menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga budaya lokal. “Semua potensi ini harus bisa dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Haris juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbarui. Proses pendataan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui unggahan dokumen oleh tim koordinasi, termasuk RPKD, RP2KD, RAP, serta dokumen lainnya. Data yang terintegrasi tersebut akan menjadi dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya.

Pemkab Jayapura sendiri pada 2024 telah menerima penghargaan insentif fiskal daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penanggulangan kemiskinan.
Wabup Haris mengakui, program penanggulangan kemiskinan tahun 2024 masih menghadapi keterbatasan anggaran, karena sebagian besar difokuskan pada program prioritas seperti penanganan stunting, penyediaan air bersih, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jamban sehat, dan layanan dasar lainnya. “Kondisi ini tentu berdampak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga kita perlu pemetaan ulang untuk memastikan program berjalan merata,” jelasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago