

Debora Salosa (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menyebut penerapan e-katalog versi 6 akan mendorong transparansi sekaligus meningkatkan kompetisi harga dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua, Debora Salosa mengatakan, peralihan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 sudah mulai diberlakukan secara bertahap. Meski tak dipungkiri bahwa masih dalam tahap kurasi dan penyesuaian.
“Dalam versi terbaru, seluruh mekanisme dari pemilihan hingga pencairan anggaran harus berada dalam sistem, termasuk kewajiban pembayaran pajak,” kata Debora, kepada wartawan, Selasa (9/9).
Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara versi 5 dan 6 terletak pada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran ulang serta menginput kembali produk mereka.
Proses ini dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Telkom sebagai pengelola server.
Page: 1 2
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…