

Sejumlah ASN Pemkot Jayapura saat mengikuti apel pagi di lapangan upacara Kantor Wali Kota Jayapura. (FOTO:Takim/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan kedisiplinan dalam melayani masyarakat.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan pemerintah daerah setempat berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi sehingga seluruh seluruh ASN harus memiliki nilai integritas.
“Jika seorang ASN memiliki nilai integritas maka bisa menghindari dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan,” katanya di Jayapura, Rabu,.
Menurut Rustan, pihaknya mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk melakukan perubahan nyata demi kemajuan Kota Jayapura. “Perubahan harus dimulai dari pola pikir dan etos kerja agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat mendapatkan hak-haknya secara adil,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam pelayanan harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura bisa terwujud.
“Untuk itu semua program yang telah berjalan saat ini diharapkan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap seluruh pihak baik aparatur maupun masyarakat dapat bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…