

Dr Frans Pekey (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA– Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya berlaku jujur dan terbuka terkait dengan data tenaga honorer dan tenaga kontrak K2 yang sudah bekerja di atas 5 tahun di masing-masing organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura. Hal ini ditegaskannya pada kegiatan Rapim Pemkot Jayapura, Rabu (10/1).
“Saya minta supaya memvalidasi secara integritas, jujur, mana yang kerja, mana yang tidak bekerja, siapa yang bekerja lama, siapa yang bekerja baru, itu datanya yang tahu adalah pimpinan OPD. Karena itu, saya minta kejujuran dalam memvalidasi ulang ini, supaya tidak menimbulkan permasalahan lagi,” kata Frans Pekey, Rabu (10/1).
Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
“Khusus untuk tenaga honorer ini kan kita sedang validasi ulang, tujuannya tentu untuk mengklarifikasi kembali nama-nama tenaga honorer yang bekerja di masing-masing OPD,”ujarnya.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Kota Jayapura melakukan validasi dan verifikasi kembali data tenaga honorer tersebut setelah adanya aksi protes dari sejumlah tenaga honorer yang mengaku sudah bekerja lama di sejumlah instansi di Pemkot Jayapura, namun tidak diakomodir dalam pengangkatan menjadi ASN formasi khusus Papua pada saat diumumkan beberapa waktu lalu. Karena itu sebagai penjabat walikota, Frans Pekey, telah instruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memvalidasi dan memverifikasi kembali data-data tenaga kontrak tersebut. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan instruksi kepala daerah adalah pembatasan jumlah pembelian BBM…
Kepala BGN Regional Papua Tengah Nalen Situmorang mengonfirmasi bahwa tiga SPPG yang berstatus suspen tersebut…
Aksi damai ini digelar bertepatan dengan hari kedelapan berjalannya operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Keheningan…
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Irwanto F. Halitopo, mengatakan keberadaan kapal tersebut memiliki peluang untuk…