

Sejumlah peserta mengikuti kegiatan FGD pose bersama seusai diskusi selasai, pada Senin (9/12) siang. (FOTO:Jimi/cepos)
JAYAPURA – Provinsi Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang saat ini tengah berjuang dalam melawan korupsi. Berusaha membangun tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.
Karena itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, dalam kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau International Anti-Corruption Day, Senin (9/12) kemarin mengajak masyarakat hukum adat mengelar Focus Group Discussion (FGD) terkait bahayanya korupsi.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Kejati Papua, dengan mengusung tema “Peran masyarakat hukum adat dalam pengamanan aset guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati) Papua melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Valery Dedy Sawaki mengatakan, ini adalah momentum bagi Kejati Papua untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat Papua tentang behayanya korupsi jika dibiarkan dan perlu dilawan.
Sawaki mengaku Kejati Papua tidak bisa bekerja sendiri tanpan bantuan dan dukungan dari semua stakeholder yang ada, terutama masyarakat.
“Ini adalah momentum yang memberikan ruang kepada kejaksaan tinggi Papua melalui tindakan pidana khusus untuk menyampaikan anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan kegiatan yang edukasi, kolaboratif dan edukatif,” jelas Sawaki kepada wartawan, Senin (9/10) sore.
Korupsi menurutnya sebagai ancaman yang merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Fakta mencatat, pada awal 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 dengan peringkat turun dari 110 ke 115 dunia.
Karena itu, Kejati Papua mengajak peran serta masyarakat, hukum adat ikut serta dalam mengamankan aset negara untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.
Diketahui peserta yang hadir dalam FGD itu diantaranya Masyarakat adat, Akademisi, dan aktivis lingkungan serta peserta dari Kejati sendiri. “Tujuan kita bangun acara ini, untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk cegah dan berantas korupsi,” jelas Sawaki. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…