

ALFI Papua dan Asosiasi Peternak Telur Kabupaten Jayapura saat memberikan keterangan pers terkait dengan antreaALFI Papua dan Asosiasi Peternak Telur Kabupaten Jayapura saat memberikan keterangan pers terkait dengan antrean BBM Solar, Senin (9/12) (FOTO: Elfira/Cepos)ALFI Papua dan Asosiasi Peternak Telur Kabupaten Jayapura saat memberikan keterangan pers terkait dengan antrean BBM Solar, Senin (9/12) (FOTO: Elfira/Cepos)n BBM Solar, Senin (9/12) (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Papua mendesak Pertamina mencari solusi terkait dengan antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang mengular panjang sejak beberapa bulan terakhir.
Pasalnya, mereka merasa dirugikan dengan antrean BBM yang kerap terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kendaraan mereka harus antre selama 1 kali 24 jam hanya untuk mengisi Solar di SPBU.
“Pertamina harus memperhatikan kondisi di lapangan terkait dengan BBM Solar subsidi, sebab ini sangat berdampak bagi kami dalam pendistribusian logistik ke konsumen,” ucap Ketua Kepelabuhan Kota Jayapura di DPW ALFI Papua, Khoirul Baqi kepada wartawan, Senin (9/12).
Menurutnya, selain berdampak pada pendistribusian logistik ke konsumen, kelangkaan BBM juga membuat terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Ia mencontohkan, biasanya saat pendistribusian logistik mereka membeli Solar dengan harga Rp 700 ribu, dengan harga Rp 6.800 per liter. Namun mereka dipaksa membeli Dexalite seharga Rp 13.800 per liter yang selisihnya 100 persen lebih dengan Solar subsidi.
“Dengan harga tersebut berdampak pada kenaikan barang di Kota Jayapura, menurunnya daya beli konsumen dan ini menyebabkan inflasi,” jelasnya.
Jika pihak Pertamina tak bertindak dengan antrean BBM jenis Solar yang kerap terjadi, Khoirul mengaku akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memecahkan masalah ini. Sebab menurut dia, pendistribusian logistik ke konsumen tak boleh terhambat.
“Jika Pertamina tak memberikan solusi terkait antrean BBM Solar di SPBU, kami akan mogok kerja dan itu lebih dahsyat imbasnya pada pendistribusian barang ke konsumen,” tegasnya.
“Jika kami melakukan aksi otomatis distribusi beras dan sembako akan terhambat dan itu merugikan masyarakat, kami sebenarnya menjerit dan sangat dirugikan. Sebab itu, kami juga harus diberikan solusi,” sambungnya menegaskan.
Page: 1 2
Maruli mengatakan, praktik transaksional dalam pengisian jabatan harus dihentikan karena telah berulang kali menyeret kepala…
Fenomena maraknya pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dan menghiasi berbagai media massa belakangan ini…
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, mengatakan pemerintah…
Pelan namun pasti pembangunan di Jayapura terus melaku dan kian pesat. Hanya saja di tengah…
Ketua umum Persipura Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan manajemen menghormati keputusan Owen Rahadiyan yang melepas…
Tim Persipura Jayapura sudah dipastikan akan kedatangan pelatih kepala baru. Ini setelah juru taktik musim…