

Kondisi jalan ambles di samping kantor Wali Kota Jayapura yang hingga saat ini masih terlantar. Bila tak segera ditangani, dikhawatirkan berdampak pada bangunan di sekitar lokasi. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Rencana perbaikan jalan samping Kantor Wali Kota Jayapura hingga kini belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Meski masuk dalam program prioritas, besarnya biaya yang dibutuhkan menjadi kendala utama pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Asep Khaled, menjelaskan bahwa perencanaan perbaikan jalan tersebut sebenarnya telah diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2025 lalu. Namun, usulan tersebut belum mendapat persetujuan.
“Perbaikan jalan samping Kantor Wali Kota sudah pernah kita usulkan ke pusat, tetapi ditolak karena keterbatasan anggaran,” ujar Asep Khaled saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (8/2).
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, anggaran tersebut dinilai belum memungkinkan untuk ditangani melalui APBD Kota Jayapura.
“Kalau melihat kebutuhan anggarannya, dengan kondisi anggaran yang ada tentu belum memadai,” jelasnya.
Asep menegaskan, meski belum dapat dikerjakan, ruas jalan tersebut tetap masuk dalam daftar prioritas Wali Kota Jayapura. Jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif menuju Kantor Wali Kota Jayapura.
“Ini masuk prioritas juga, karena merupakan bagian dari ruas jalan alternatif menuju kantor wali kota. Namun kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi membuat kita masih mentok di tahap perencanaan,” katanya.
Page: 1 2
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, mengatakan penyelidikan dilakukan bersama Polres Jayapura…
Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Abepura, Kompol Paulus Hilapok. Ia mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian…
Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…