Resmi Ganti Nama Sian Soor Tennis Center

JAYAPURA- Venue cabor tenis di kompleks Kantor Wali Kota Jayapura resmi berganti nama, Rabu (9/6) kemarin. Setelah melalui proses yang panjang antara Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, dan masyarakat adat suku Tobati, venue tenis tersebut berganti nama menjadi Sian Soor Tennis Center, 

 Sebelumnya pemprov Papua menamai Lapangan tenis di kantor Wali Kota Jayapura dengan lapangan Tenis Lambu Wonda. Tak ayal penamaan Lambu Wonda mendapat reaksi keras dan protes dari masyarakat adat Port Numbay. 

Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menyebutkan, jikalau sejak awal Pemerintah Provinsi Papua mendengarkan usulan nama venue tenis oleh masyarakat adat setempat, proses pergantian nama tidak akan terjadi.

 “Ini karena tidak mendengar, tidak merendah, untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Padahal, masyarakat adat hanya ingin gedung ini (venue tenis) dinamakan Sian Soor. Itu saja. Kalau sejak awal mereka ikuti permintaan masyarakat adat, tidak akan terjadi proses yang kita alami saat ini, hingga pemalangan terjadi,” jelas Dr. Benhur Tomi Mano, MM., Rabu (9/6) kemarin.

 Namun, di atas itu semua, Wali Kota Mano berterima kasih karena Pemprov Papua sudah mau mendengar aspirasi masyarakat, sehingga pergantian nama dilakukan, dan prosesi buka palang telah dilakukan.

 “Pemprov Papua sudah bisa mendengar masyarakat adat, sehingga mereka sudah buka palang, dan ini menjadi salah satu venue bertaraf internasional yang dapat digunakan saat PON,” terangnya.

 Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Alexander Kapisa, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura yang telah ikut membantu penyelesaian pemalangan venue tenis bersama masyarakat adat Tobati.

 “Hal-hal yang harus kita akui adalah kearifan lokal. Ini poin pentingnya. Dalam lintas koordinasi, kita harus saling berkoordinasi. Atas nama Pemprov Papua, saya sampaikan permohonan maaf kepada Pemkot Jayapura dan masyarakat adat di Kota Jayapura, khususnya dari Suku Tobati, apabila proses pembangunan sampai peresmian, kami tidak memperhatikan kearifan lokal, sehingga terjadinya miskomunikasi di lapangan dan penaaman,” tambah Alexander Kapisa. (gr/wen)