Penerbangan Perintis Perlu Penguatan

JAYAPURA-Anggota DPR Papua Jhon Gobai mengatakan pemerintah perlu menjangkau kampung dan membantu masyarakat di Papua dengan sarana transportasi baik penerbangan perintis maupun pelayaran perintis.

   “Papua ini diperlukan adanya penguatan bagi perusahaan penerbangan kecil, agar pelayanan pemerintahan dapat menjangkau daerah-daerah yang jauh dari perkotaan atau pusat pemerintahan,” kata Gobai, di Abepura, Sabtu, (8/5).

   Gobai mengatakan Daerah Papua yang luas dan medannya yang bergunung-gunung serta rawa yang luas tentu memerlukan sarana pelayanan untuk menjangkau masyarakat yang hidup jauh dari perkotaan dan pusat pusat pemerintahan.

  Ia menjelaskan Fakta sejarah mencatat, pada awal  tahun 1950-an, Pater Misael Kamarer yang melakukan perjalanan dari Pagopugaida, Kugapa, sekarang Distrik Bibida, Kabupaten Paniai menuju Ilaga dan lembah Kemandoga dan Dugindoga, kini kabupaten Intan Jaya, untuk misi penyebaran gereja katolik di Pegunungan Tengah Papua bagian barat (West Centraal Berglaand).

  Dalam perjalanan pulang, dari Ilaga menuju Paniai, diduga karena kehilangan arah jalan  Pater ini hilang kabar selama satu bulan,dan Pimpinan Gereja Katolik dan Pemerintah Belanda, menduga Pastor ini telah meninggal,  namun kemudian Pastor ini tiba di kampung Zoanggama, Kabupaten Intan jaya.

  Lanjut Gobai Peristiwa ini kemudian mendorong Gereja Katolik untuk berusaha menghadirkan sebuah sarana transportasi yang dapat menunjang pelayanan gereja katolik di Papua, akhirnya hadir sebuah lembaga penerbangan yang kemudian kita kenal dengan nama AMA  dan pesawat terbangnya, dengan subsidi dari Belanda. Kemudian terbangun juga lapangan terbang di berbagai kampung yang sekarang masih berfungsi namun juga sebagian sudah tidak berfungsi lagi.

  “Saat itu masyarakat dijangkau baik melalui transportasi air maupun pesawat udara, sehingga  program-program agar dapat menjangkau masyarakat yang ada di kampung kampung yang jauh dari pusat pemerintahan,” katanya.

  Melihat situasi saat ini, menurut Gobai,  Pemda harus menganggarkan subsidi untuk transportasi demi kepentingan masyarakat. “Pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kadang kala menyamakan kondisi Indonesia secara sama, padahal tidak semua kabupaten sama, contohnya adalah pemberian bantuan mobil ambulans,  bagaimana mau menjangkau daerah yang tidak ada sarana jalan darat, sudah pasti mobil itu akan jadi mobil untuk traveling saja,” katanya.

  Maka di Papua ini diperlukan adanya penguatan bagi perusahaan penerbangan kecil, agar pelayanan pemerintahan dapat menjangkau daerah daerah yang jauh dari perkotaan atau pusat pemerintahan.

  Bahkan diakuinya dalam pandangan umum terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2020,  Poksus DPR Papua, menyampaikan pembayaran subsidi melalui APBD sangatlah penting dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, misalnya Subsidi kepada  Maskapai AMA, MAF Advent, bus Damri dan kapal ASDP.

  “Pembayaran subsidi dalam APBD sangatlah penting dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, misalnya Subsidi kepada Maskapai AMA, MAF dan Advent agar mereka dapat membantu masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung , serta subsidi untuk bus Damri untuk membantu anak anak sekolah di kota-kota dimana bus Damri beroperasi, misalnya Kota Jayapura, Merauke, Keerom, Serui, Biak, Nabire, Timika dan subsidi kepada ASDP untuk melayani masyarakat di pesisir dan pulau pulau,” katanya.

  Ia menambahkan dengan adanya sarana ini, maka akan ada program dokter terbang, yang menjangkau kampung kampung, aparat pemerintahan, petugas kesehatan dan guru dapat sampai di tempat tugas mereka untuk melakukan pelayanan pemerintahan, sehingga diperlukan adanya sarana transportasi baik pesawat udara maupun kapal motor kecil untuk menjangkau kampung kampung. (oel/tri)