“Kendati demikian saya berpikir kita ada progress baik, walaupun sifatnya masih offline. Ketimbang sebelumnya tidak masuk di siskeudes, kerja di luar saja. Tapi sekarang offline, tetapi kita kali ini dorong untuk tingkatkan dia lagi,” ujarnya.
Sejak Tahun 2022 lalu pihaknya telah mewajibkan semua kampung di Kota Jayapura untuk menyusun perencanaannya di 2023 sudah menggunakan siskeudes. Termasuk dalam pelaksanaannya pencairan tahap pertama, kedua dan sampai sekarang by system dan itu lebih memudahkan untuk dikontrol.
“Pertama memang kita kesulitan dari SDM-nya, kemudian jaringan karena dia harus punya server sendiri. Mungkin itu juga yang menjadi kendala umum. Kita harap server yang ada di keuangan yang katanya pernah dibangun oleh BPKP, nanti kita lihat kita bisa gunakan server itu untuk pengelolaan siskeudes itu. Harapan Kita di 2024 ini semua sudah bisa online artinya adalah, pemerintah Kampung kita bisa Pantau progres penginputan SPJ,” tambahnya. (roy/tri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ketua Baleg DPR RI Dr. Bob Hasan menyatakan komitmennya mendukung pemekaran Provinsi Papua Utara. Ia…
Ya, bisa jadi ini menjadi sejarah dimana Persipura berhasil mencetak 3 gol hanya dalam 7…
Ketiga orang tersebut berinisial DRW (24), PY (23), dan GT (25). Mereka diamankan dalam pengembangan…
Hasil pemeriksaan yang dilakukan Satreskrim Polresta Jayapura Kota terkait aksi pengibaran Bintang Kejora di Halaman…
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, Jumat…
Dengan mengusung tema “Papua Bicara Masa Depan Bukan Konflik Masa Lalu”, KMP3R berupaya mengubah…