Categories: METROPOLIS

Jalankan Program Pemberdayaan, BP3OKP Gandeng Dishut 

JAYAPURA-Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), menggandeng Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait pelaksanaan sejumlah program kerja yang menyentuh langsung kepada masyarakat di Papua, yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

  “Ini kita perlu contoh,  ada beberapa hal yang perlu dicontohkan untuk dikerjakan.  Saya akhirnya melihat bahwa apa yang dikerjakan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua itu  sudah sangat menolong dan sudah banyak contoh,” kata koordinator BP3OKP wilayah Papua, Albert Yoku, Rabu (6/3).

   Dia mencontohkan beberapa program kerja yang telah memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat misalnya pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan ekonomi berbasis ekowisata, pembangunan jembatan tracking di beberapa spot wisata,  dan beberapa program kerja lainnya yang menyentuh langsung masyarakat di kampung-kampung.

    “Ini sudah harus menjadi  contoh untuk semua kabupaten yang ada di tanah Papua. Model ini orang yang bisa mengelola dinas dengan baik seperti ini,  ini sebenarnya tidak boleh dia selesai pensiun di dinas itu,  seperti inilah potensi yang bisa kita pakai untuk jadi Bupati bisa juga jadi gubernur,  karena pola-pola pendekatan pembangunan masyarakat,  dan percepatan seperti ini yang konkret yang harus kita kerjakan”ujarnya.

   Karena itu pemerintah pusat melalui BP3OKP melihat perencanaan-perencanaan dan program kerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua itu dapat dijadikan contoh dan kelompok-kelompok yang telah dibina itu akan disupport oleh BP3OKP dengan melibatkan donor Regency pemerintah. Seperti AUSAID, Skala, dan beberapa donor Regency  lainnya  akan dilibatkan.

    Karena itu sehubungan dengan hal tersebut BP3OKP meminta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk melakukan pemetaan terhadap potensi potensi yang ada di masyarakat dan  dibuat dalam bentuk proposal Rencana kerja.  Misalnya ada kelompok binaannya,  organisasinya dan berkedudukan di mana.

   “Karena yang sekarang yang dikerjakan oleh BP3OKP itu adalah pemberdayaan ekonomi berbasis kultur.  Kenapa begitu karena di Papua ini kita baru berbicara sesuatu, presiden tanya,  tanahnya bermasalah kah tidak.  Karena penyerapan anggaran di Papua sangat rendah,  itu karena proyek selalu dihambat oleh masalah ulayat, karena itu pendekatan yang kita gunakan sekarang adalah ekonomi berbasis kultur,” tambahnya. (roy/tri).

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

490 Daerah Tak Punya Uang untuk Bayar Gaji ASN

Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…

2 hours ago

Kodam Sebut Kevin Tewas Dalam Laka Tunggal

   Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, mengatakan penyelidikan dilakukan bersama Polres Jayapura…

3 hours ago

Kuasai Abepura, Agenda Demo Harus Terkendali

Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Abepura, Kompol Paulus Hilapok. Ia mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian…

4 hours ago

Hotel Boleh Sepi Sekarang, Tapi Jurusan Perhotelan Paling Banyak Diincar Siswa

   Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…

5 hours ago

Yulianto: Banyak Masalah Tanah Belum Tuntas

​Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…

6 hours ago

Hanya Bermodalkan Rp 500 Ribu, Makanan Basi Terdeteksi Lima Detik.

Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…

7 hours ago