Gubernur: Pelaku Usaha di Papua Wajib Terapkan UMP!
Pelaku usaha kopi yang melayani pelanggan pada salah satu kegiatan di Kota Jayapura, Papua. (Foto/ ANTARA/Qadri Pratiwi)
JAYAPURA – Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan seluruh pelaku usaha di Provinsi Papua wajib menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp4.436.283 yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
“Pada Desember lalu kami sudah menetapkan UMP sehingga semua harus melaksanakan,” katanya di Jayapura, Selasa (6/1).
Menurut Fakhiri, pihaknya juga, mengingatkan kepada Pemerintah kabupaten dan kota agar menindaklanjuti penetapan UMP ini sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seperti diketahui, UMP Papua pada 2026 mengalami kenaikan sebesar 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp4.285.850 oleh sebab itu semua pelaku usaha harus menindak lanjuti,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penyesuaian upah ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong peningkatan produktivitas usaha di Papua.
“Kami berharap para pekerja dan pengusaha dapat bersama-sama menerima hasil yang telah disepakati Dewan Pengupahan Papua,” katanya.
Dia menambahkan sekecil apa pun perubahan yang ditetapkan tentu memiliki manfaat. Pihaknya berharap ini tidak menjadi beban bagi pengusaha, tetapi justru menjadi pendorong peningkatan produktivitas.
“Untuk memastikan penerapan UMP berjalan sesuai ketentuan, Pemprov Papua juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pengawasan terhadap perusahaan,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…