Categories: METROPOLIS

Cegah Masuknya Ganja, Pemerintah Perlu Gandeng PNG

JAYAPURA-Yohanes Gewab, S.H, Selaku Praktisi Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Peradin Kota Jayapura, menyampaikan salah satu upaya agar peredaran Narkotika jenis ganja di Papua  khususnya di Kota Jayapura, maka pemerintah bangun, kerjasama dengan Pemerintah PNG.

  Dari kerjasama itu, pemerintah daerah, bisa melakukan sosialiasi kepada warga PNG terutama yang ada di perbatasan. Sebab sebagian besar pasokan ganja di Kota Jayapura saat ini, didatangkan dari Negera PNG.

  Diapun menyebut dari pengalamannya selama ini menangani perkara tindak pidana narkotika, sebagian besar pelaku yang notabene warga negara PNG, mengaku tumbuhan ganja di PNG dijual secara legal.

  Merekapun, lanjut dia menjual ganja ini ke Indonesia terutama di Papua, karena tidak begitu paham tentang aturan hukum di Indoensia.

  Oleh sebab itu menurut Adokvat tersebut, solusi untuk menekan peredaran ganja di Papua, harus diadakan sosialiasi kepada masyarakat PNG terutama yang ada di wilayah perbatasan.

  “Kalau mau masalah narkoba di Kota Jayapura ditekan menurun, maka kita harus adakan sosialisasi kepada warga negara PNG yang ada di perbatasan, maupun warga kita sendiri yang ada di perbatasan,” kata Yohanes Gewab di Jayapura, Selasa (6/6).

  Hal ini penting, agar   mereka mampu memahami aturan hukum di Indoensia. Tentu dengan pemahaman ini, maka warga PNG sendiri akan merasa takut untuk menjual ganja di Papaua.

  “Kalau mereka tau tentang aturan hukum di negara kita, pastinya mereka takut untuk menjual ganja ke Papua, karena mereka tau skan konesuewnsinya, jika menjual ganja di Indoensia,” ungkapnya. (rel/tri)

newsportal

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

45 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

2 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

3 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

4 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

5 hours ago