

Prof. Julius Ary Mollet (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Kondisi ekonomi masyarakat belakangan ini sudah mulai sulit, terutama pasca kebijakan efisiensi anggaran negara mulai diterapkan. Dampaknya pun sudah mulai terasa, misalnya menurunnya daya beli masyarakat yang terus terjadi akhir-akhir ini.
Salah satu akademisi Uncen, Prof. Julius Ary Mollet meminta pemerintah daerah memperbanyak kegiatan kegiatan padat karya.
“Yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan konsumsi, dia harus meningkatkan daya beli, tentunya harus punya uang. Ya mungkin kalau pemerintah masih ada uang untuk proyek padat karya, itu yang diperbanyak seharusnya,” kata Prof. Julius Ary Mollet, Jumat (4/4).
Menurutnya, hal itu menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah, untuk menyikapi kemungkinan dampak dari kebijakan itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Terutama bagi mereka yang terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja atau dampak lainya sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran.
“Namun langkah itu hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Karena keterbatasan anggaran juga, mungkin cuma itu yang bisa dilakukan kalau tidak salah,”ungkapnya.
Di samping itu, diharapkan kepada masyarakat supaya menghemat pengeluaran. Termasuk mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi seperti ini.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…