“Kami sendiri sudah dua kali melayangkan somasi kepada para pelaku usaha di tempat tersebut namun mendapat perlawanan dan kekerasan. Karenanya dari putusan inkrah ini kami berharap Polda bisa memberikan kepastian hukum mengingat ada laporan sejak tahun 2023 yang hingga kini belum ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Kodrat menambahkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dikeluarkan pada 5 Oktober 2023 sedangkan putusan Mahkamah Agung keluar pada Juli 2024 yang menolak gugatan pemohon Briyan Fingkreuw dan Ruth Awi.
“Jadi, dengan adanya putusan ini, kami meminta para pedagang dan dua penggugat (Briyan dan Ruth) untuk segera mengosongkan tempat atau kami gugat lewat Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan pasal 167 ayat 1 tentang barang siapa yang memaksa masuk ke dalam rumah atau ruang atau pekarangan tertutup dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan tidak pergi dengan segera maka bisa diancam dengan pidana,” tutup Kodrat. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Abisai juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pemuda pasca Musyawarah Daerah (Musda). Ia…
Menurut Evert, buku cerita rakyat tersebut akan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa…
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menggelar sosialisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta Pencegahan,…
–Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus)…
Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Juni 2026, dibuka secara…
Bupati Keerom, Piter Gusbager menyalurkan Dana Desa tahap I dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) triwulan…