

Untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan, diharapkan pemerintah kabupaten kota memperkuat cadangan pangan. Tampak salah satu petani memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Dok/Cepos
JAYAPURA-Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua meminta kabupaten dan kota di daerah itu untuk memperkuat cadangan pangan guna mengantisipasi terjadinya kondisi krisis pangan dan kemiskinan ekstrem.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
“Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 di mana pemerintah harus menjamin keamanan pangan, yaitu menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,” katanya di Jayapura, Senin (11/4).
Menurut Lunanka, dalam menjaga ketersediaan pangan ini tidak harus beras namun bisa juga makanan lainnya seperti umbi-umbian, atau bahan pokok tergantung dari kearifan lokal
. “Setiap kabupaten dan kota itu porsi cadangannya berbeda-beda, tergantung jumlah jiwa. Seperti kami di Provinsi Papua baru-baru ini telah menyiapkan 28 ton beras yang saat ini berada di gudang Bulog sebagai mitra pemerintah,” ujarnya.
Oleh sebab itu, katanya cadangan pangan harus selalu ada, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka bisa langsung disalurkan. “Kalau kami setiap tahun menganggarkan dan kebutuhan itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya.
Phaknya berharap agar dinas yang menangani hal ini bisa melihat pentingnya ada cadangan pangan apalagi dalam amanat undang-undang sudah menjelaskan. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…