

ASN Pemkot Jayapura, ketika mengikuti apel pagi, Senin (2/9) awal pekan ini. (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA– Persoalan perekrutan dan pengangkatan tenaga kontrak kategori dua (K2), hingga saat ini belum menemui titik terang. Pemerintah kota Jayapura telah mengumumkan lebih dari 1000 nama yang masuk dalam pengangkatan formasi khusus itu. Namun hal itu memantik aksi protes dari sejumlah masyarakat dan tenaga kontrak yang mengklaim sudah lama mengabdi sebagai honorer, namun tidak juga terakomodir dalam formasi itu.
Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengakui, terdapat sejumlah nama CPNS siluman yang ikut diumumkan sebelumnya. Karena itu ada beberapa upaya yang sudah dilakukan pihaknya sejauh ini, salah satunya membentuk tiga tim khusus untuk dapat mengurai persoalan tersebut.
“Kita sedang menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan honorer kemarin. Setelah kami umumkan, ternyata ada masalah, karena ada banyak yang siluman. Karena itu saya bikin 3 tim, pertama diketuai oleh Inspektur, dia akan mengecek apakah orang itu siluman di OPD itu atau tidak,” ujarnya.
Kemudian tim kedua diketuai oleh Kabag Ops Polresta Jayapura, untuk memastikan apakah ada indikasi penyuapan atau gratifikasi dalam mekanisme pengangkatan CPNS formasi khusus tersebut. Apabila mengarah ke sana, maka yang bersangkutan atau pihak yang terlibat bisa saja diproses secara hukum.
Page: 1 2
Menurut Anthon, langkah itu penting agar tidak muncul korban-korban sipil lainnya akibat tuduhan sepihak yang…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura akan mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah peraturan…
Kasubdit I Ditresiber Polda Papua, Kompol I Wayan Laba, mengatakan kejahatan siber merupakan segala bentuk…
Menurut dia, jika konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang…
Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…
Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…