Dalam paparannya, Herry menekankan pentingnya prosedur yang jelas, terukur dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pegangan aparatur Satpol PP saat bertugas di lapangan.
Selain pemaparan materi, peserta berdiskusi dan membahas berbagai pengalaman serta kendala di daerah masing-masing dalam penegakan Perda dan Perkada. Masukan tersebut dihimpun agar SOP yang dihasilkan aplikatif dan sesuai kebutuhan tugas.
Ketua Panitia, Melfield N. Monim, S.STP., S.H., M.Si., mengatakan penyusunan SOP bukan sekadar kebutuhan administratif. “Diharapkan menjadi pedoman praktis bagi aparatur dalam melaksanakan tahapan penegakan produk hukum daerah secara tertib, profesional, terukur dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kegiatan ditutup setelah seluruh pemaparan, diskusi dan pembahasan selesai. Hasilnya diharapkan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP, sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas Trantibumlinmas dan meningkatkan kualitas penegakan produk hukum daerah di Papua. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Sorak-sorai ratusan penonton pecah mengiringi jalannya pertandingan final yang berlangsung sengit. Laga puncak tersebut sekaligus…
Pertandingan kategori U-13 dipusatkan di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Sementara itu, kategori U-15 dilaksanakan di…
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau di Sorong, Sabtu, mengatakan pengawasan program MBG akan…
Ketua DPC PBB Jayawijaya Raja Sibarani menyatakan ini salah satu agenda terpenting DPC PBB di…
Bupati Manokwari Hermus Indou, di Manokwari, Sabtu, mengatakan pendidikan merupakan investasi SDM jangka panjang yang…
Menurut Dina, semangat masyarakat Saireri dalam memperjuangkan calon Provinsi Saireri atau Papua Utara merupakan…