“Harapan Pimpinan dan segenap anggota DPR dalam waktu dekat ini ini semua dibenahi, harapan kami sebelum tahun ini selesai ini sudah bisa selesai. Permintaan pimpinan dan segenap anggota DPR, bahwa paling tidak, atau paling lambat di bulan Oktober November itu sudah harus selesai. Baik untuk K2 maupun P3K,”harapnya.
Sebagaimana diketahui pasca pengumuman terhadap tenaga kontrak kategori 2 di lingkup Pemkot Jayapura itu ada sejumlah tenaga kontrak yang belum terakomodir melakukan aksi demonstrasi, sehingga membuat Pemkot Jayapura melakukan verifikasi dan validasi ulang data-data tersebut.
Dari data itu ditemukan tenaga honorer atau kontrak siluman. Artinya tidak bekerja di kantor dinas manapun di lingkup Pemkot Jayapura namun memiliki nama. Menyikapi hal ini, kemudian Pemkot Jayapura mengambil kebijakan untuk menunda sementara tahapan-tahapan terkait dengan pengangkatan tenaga kontrak tersebut. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng PT Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen untuk membekali Aparatur…
Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 19 Juni 2026, melibatkan sebuah truk Toyota Dyna Long bernomor…
Jujuk Rianto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat menghitung potensi pendapatan yang akan…
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan…
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek…
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh…