Langkah pemerintah dalam memobilisasi aparat ke Papua bagian dari kegagalan dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua. Pemerintah dianggap gagal membangun Papua.
Pemerintah hanya ingin menjadikan Papua sebagai ladang bisnis elit politik.
Kondisi ini akan semakin perparah jika tidak segera dihentikan. Orang Papua akan semakin ditindas, hak haknya akan semakin dirampas, dan pada akhirnya rakyat Papua akan hidup menderita di atas kekejian militeristik ini.
Karena itu, melalui aksi demo damai tersebut BEM DPM FKIP Uncen itu meminta negara memberi ruang dialog kepada rakyat Papua sebab masalah Papua adalah masalah politik.
“Kami meminta Dewan HAM PBB datang ke Papua untuk investigasi independen terkait kasus pelanggaran HAM di Papua,” tandasnya.
Aksi penuntutan terhadap pelaku pembunuhan staf bawaslu dan warga sipil itu berlansung mulai pukul 09.00-Pukul 12.00 WIT. Aksi inipun tidak menganggu mobilitas warga di daerah Abepura, setelah melakukan orasi, masa pada akhirnya membubarkan diri dengan aman. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk…
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset Arief…
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melantik sebanyak 26 pimpinan OPD sebagai pejabat definitif. Namun…
Plt Kepala PELNI Cabang Merauke Sandi mengungkapkan, KM Tatamailau yang tiba dan sandar di Dermaga…
Untuk itu, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura agar segera melakukan evaluasi menyeluruh…
Ketua Panitia Pelaksana Soleman Jambormias didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia kepada wartawan mengungkapkan, Sidang…