Langkah pemerintah dalam memobilisasi aparat ke Papua bagian dari kegagalan dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua. Pemerintah dianggap gagal membangun Papua.
Pemerintah hanya ingin menjadikan Papua sebagai ladang bisnis elit politik.
Kondisi ini akan semakin perparah jika tidak segera dihentikan. Orang Papua akan semakin ditindas, hak haknya akan semakin dirampas, dan pada akhirnya rakyat Papua akan hidup menderita di atas kekejian militeristik ini.
Karena itu, melalui aksi demo damai tersebut BEM DPM FKIP Uncen itu meminta negara memberi ruang dialog kepada rakyat Papua sebab masalah Papua adalah masalah politik.
“Kami meminta Dewan HAM PBB datang ke Papua untuk investigasi independen terkait kasus pelanggaran HAM di Papua,” tandasnya.
Aksi penuntutan terhadap pelaku pembunuhan staf bawaslu dan warga sipil itu berlansung mulai pukul 09.00-Pukul 12.00 WIT. Aksi inipun tidak menganggu mobilitas warga di daerah Abepura, setelah melakukan orasi, masa pada akhirnya membubarkan diri dengan aman. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
”Kapolri baru, harapan baru untuk membenahi institusi Polri,” ujar Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa…
Usai dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam), Jenderal TNI Dudung Abdurachman…
Selama lebih dari dua dekade, ia memilih bertahan dan ikut merajut masa depan anak-anak di…
Aksi ini banyak muncul di media sosial mengingat para mahasiswa yang terlibat nampaknya telah siap…
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, melalui Ketua Tim Penyidik sekaligus Kepala Seksi Penuntutan Kejati Papua, Alfisius…
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pengumuman dan penerimaan berkas berlangsung pada 16-30 September 2026. Selanjutnya, seleksi…