Realisasi Fisik PUPR Papua Hampir 70 Persen

Komisi IV Soroti Air Bersih dan Kendala Pemalangan

JAYAPURA–Realisasi pelaksanaan program fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua hingga Kamis (30/7) telah mendekati 70 persen. Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih terkendala aksi pemalangan, keterbatasan anggaran, pengawasan, serta proses administrasi pencairan anggaran.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Papua, Natirmalus D. Renyaan, saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR Papua, Kamis (30/7)

  Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi keuangan baru berada di angka 43,5 persen. Menurutnya, rendahnya serapan keuangan bukan disebabkan minimnya pekerjaan di lapangan, melainkan karena pencairan anggaran masih menunggu proses dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

  “Sebagian besar pembayaran masih berupa uang muka dan kami masih menunggu proses pencairan dari BPKAD,” ujarnya.

   Ia mengakui, beberapa paket pekerjaan belum berjalan optimal akibat pemalangan yang terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya proyek Jalan Doyo dan Spiritual. Namun, persoalan tersebut telah diselesaikan melalui kesepakatan dengan masyarakat adat sehingga pekerjaan dapat kembali dilanjutkan. Selain itu, beberapa pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Raya juga masih menunggu hasil review dari Inspektorat.

   Natirmalus menegaskan pihaknya tetap mengutamakan mutu pekerjaan, terutama proyek peningkatan jalan beton maupun aspal. Seluruh pekerjaan akan melalui pengujian kualitas sebelum dinyatakan selesai.

   Pada Bidang Sumber Daya Air, realisasi fisik sementara tercatat 22,32 persen, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 73,7 persen. Salah satu pekerjaan yang hampir rampung berada di Kabupaten Waropen dan akan segera menjalani uji mutu.

   Di sisi lain, Dinas PUPR mengaku mengalami kesulitan melakukan monitoring proyek di daerah karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas. “Kami kesulitan melakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai saat ini saya masih memiliki utang tiket perjalanan di agen travel,” ungkapnya.